Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP

Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP -

Saya pernah menanyakan mengenai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui email kepada Sub Direktorat Pengawasan Jasa mengenai perijinan perdagangan khususnya perdagangan via media online.

Dan dibawah ini adalah jawaban dari Sub Direktorat Pengawasan Jasa.

Jakarta, 03 Maret 2016

Kepada Yth.
Bapak Yoyon Rohyanul Aziz
Di tempat

 

Dengan hormat,

Menjawab pertanyaan Bapak Yoyon Rohyanul Aziz melalui surat elektronik kepada kami (pengawasanjasa@gmail.com) tertanggal 27 Februari 2016, maka dengan ini dapat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :

 

  1. Terkait penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah sebagai berikut :
  1. Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP (Pasal 2 ayat 1)
  2. Jenis SIUP dan peruntukannya :

No

Jenis SIUP (Pasal 2 ayat 2)

Peruntukan (Pasal 3 ayat 1,2,3)

1

SIUP Kecil

Wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2

SIUP Menengah

Wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3

SIUP Besar

Wajib dimiliki oleh perusahaan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

  • Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Pasal 1 ayat 2A)

 

  1. Pengecualian kewajiban memiliki SIUP diberikan kepada (Pasal 4 ayat 1) :
  1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan
  2. Kantor cabang atau kantor perwakilan
  3. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
  • Usaha perseorangan atau persekutuan;
  • Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2).

 

  1. Terkait SIUP untuk usaha online, saat ini belum terdapat SIUP khusus untuk usaha penjualan secara online, namun jika bentuk usahanya adalah menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk memperoleh keuntungan dan /atau laba maka diwajibkan memiliki SIUP sebagaimana tertera pada pasal 2 ayat 1 Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009.

 

  1. Terkait transaksi atau penjualan melalui online, maka setiap pelaku usaha dalam menawarkan dan/atau memperdagangkan suatu produk maka produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dan tidak melanggar ketentuan seperti :
  1. Peraturan Menteri  Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika.
  2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  4. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

 

  1. E-Commerce (electronic commerce / perdagangan elektronik), seringkali didefinisikan sebagai perdagangan atau jual beli barang dan jasa melalui medium elektronik, khususnya internet. E-Commerce juga dikenal sebagai e-bisnis, e-store, e-tailing dan e-market dan lainnya, dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap penyelenggara sistem wajib mendaftarkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

Sub Direktorat Pengawasan Jasa
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Kementerian Perdagangan

 

Surat asli bisa di unduh Disini

Terima kasih sudah membaca article tentang "Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP",Semoga bermanfaat.

Read more +

0 Komentar

Leave your comment